Menteri Sosial (MENSOS) Tri Rismaharini menyatakan, bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak COVID-19 akan mulai disalurkan pada 4 Januari 2021 tahun depan, khusus daerah DKI Jakarta yang semula diberikan sembako akan diubah menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Hal tersebut diungkapkan Resma kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy usai keduanya menghadiri rapat terbatas bertema “Persiapan Penyaluran Bantuan Sosial Tahun 2021″ yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.
“Untuk wilayah Jabodetabek yang tahun ini menggunakan skema sembako, bantuan berupa sembako akan diubah menjadi bantuan langsung tunai yang nanti akan diantar oleh tenaga dari PT Pos ke rumah. Jadi tidak perlu datang ke kantor pos karena kita khawatirkan nanti timbul kerumunan karena itu akan diantar ke masing-masing alamat dengan teknik yang sudah diatur oleh Bu Mensos,” kata Muhadjir.
Mensos Resma juga menyampaikan bahwa Kementerian Sosial akan terus menjalin kerja sama dengan PT POS Indonesia sebagai penyalur BLT.
“Dengan PT POS mulai disalurkan pada 4 Januari (2021). Kita harap dalam satu minggu bisa selesai di seluruh Indonesia tapi memang ada yang khusus di Papua berbeda,” kata Risma dalam konferensi pers di Kantor Presiden Jakarta, Selasa 29 Desember 2020.
Baca Juga : Segera cairkan bansos Rp.300ribu, cek nama kamu di dtks. Begini cara dan syaratnya
Sejumlah bantuan yang akan disalurkan antara lain adalah:
1. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)
Bantuan ini diperuntukkan bagi 18,8 juta penerima manfaat dengan indeks penerima manfaat Rp 200.000 per bulan dari Januari hingga Desember.
2. Program Bantuan Sosial Tunai (BST)
Tahun depan, pada 2021, PT Pos Indonesia ditargetkan menyalurkan untuk 10 juta penerima, termasuk Jabodetabek, dengan indeks bantuan bulanan Rp 300.000 per penerima dari Januari hingga April 2021.
3. Program Keluarga Harapan (PKH)
Bantuan ini diperuntukkan bagi 10 juta penerima manfaat dengan penyalur Bank Himbara yang akan diberikan dalam 4 tahap yaitu Januari, April, Juli dan Oktober.
Menurut Risma, pembahasan berbagai skema dan data penerima bantuan untuk 2021 masih dalam proses finalisasi.
“Kenapa hampir, karena kita akan mengembalikan (data) hari ini ke daerah dan (data) itu harus kembali ke pemerintah pusat tanggal 1 Januari, ‘Bu 1 Januari kita libur?’ Kita nggak ada libur karena saya ingin menyampaikan sesuai dengan instruksi Bapak Presiden bahwa minggu pertama Januari bantuan ini sudah bisa diberikan kepada penerima manfaat bantuan,” ungkap Risma.
Pasalnya, rata-rata pengeluaran bulanan bahan makanan pokok di Indonesia mencapai Rp 3,76 triliun atau sekitar Rp 60 miliar di lebih dari 500 kota dan wilayah di Indonesia.
Risma juga mengatakan akan mulai memperbaiki sistem pemberian bantuan mulai Februari 2021.
“Karena Januari harus segera disalurkan maka pada bulan Februari ada mekanisme yang akan kita perbarui, yang lebih mudah namun kita lebih detail untuk melakukannya karena ada ‘feedback’, jadi bukan hanya kami memberikan bantuan tapi ada pelaporan untuk penerima bantuan,” tambah Risma.
Risma berharap tidak ada lagi upaya pemotongan atau penyalahgunaan bantuan seperti yang terjadi pada tahun 2020. (Sumber : https://fixindonesia.pikiran-rakyat.com/)
Baca juga : Program BLT UMKM Diperpanjang Sampai 2021, Cek Disini Persyaratan dan Cara Daftar Onlinenya!
